Kasus Prabowo Soal HAM Catatan Hitam Tentang Penculikan Demonstran Mahasiswa Hingga Jasadnya Tidak Ditemukan

 

Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menanyakan soal kasus pelanggaran HAM berat seperti peristiwa 1965, penembakan misterius, peristiwa Talangsari Lampung 1989, penghilangan paksa, sampai peristiwan Wamena kepada Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto.

"Kalau Bapak ada di situ apakah bapak akan membuat Pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Kedua, apakah bapak bisa menemukan dimana mereka, dikubur agar bisa berziarah?" tanya Ganjar ke Prabowo saat Debat Capres 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Catatan hitam yang dimaksud adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tentang penculikan mahasiswa pada 1997-1998.

Keadaan kerusuhan pendemo hingga disebut Prabowo Subianto memerintahkan Kopassus untuk menangkap sebagian mahasiswa yang dianggap provokator hingga disebut penculikan.

Sebanyak 34 dokumen rahasia Amerika Serikat mengungkap rentetan laporan pada masa prareformasi, salah satunya bahwa Prabowo Subianto disebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada 1998 dan adanya perpecahan di tubuh militer.

Mahasiswa yang ditangkap beberapa tidak kembali dan tidak pula ditemukan orangnya, entah dibuang mayatnya tidak ada yang tahu.

Cerita dan berita sudah tersebar di jejak digital media sosial.

Siapa di balik penghilangan para aktivis?

Arsip tertanggal 7 Mei 1998 ini mengungkap catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang tiba-tiba menghilang.

Hasil percakapan seorang staf politik Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa memunculkan nama Prabowo Subianto.

Narasumber tersebut mengaku mendapat informasi dari Kopassus bahwa penghilangan paksa dilakukan Grup 4 Kopassus. Informasi itu juga menyebutkan bahwa terjadi konflik di antara divisi Kopassus bahwa Grup 4 masih dikendalikan Prabowo.

"Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto," sebut dokumen tersebut.

Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, Prabowo berulangkali menekankan dirinya tidak bersalah ketika rangkaian peristiwa 1998 terjadi dan mengatakan dia hanya menjalankan perintah atasan.

Arsip yang dibuat pada 8 Mei 1998 ini melaporkan adanya perpecahan di tubuh militer Indonesia mengenai cara menghadapi para demonstran.

Saat Prabowo ditanya oleh Ganjar Pranowo soal kasus HAM yang dulu menjadi permasalahan kerusuhan jawabnya Prabowo malah justru kemana mana bukannya mengatakan iya melakukan atau tidak melakukan.